Bupati Majalengka dan Bupati Kuningan melakukan pertemuan bilateral guna membahas soal pembentukan Provinsi Cirebon di Pendopo Majalengka, Kamis (12/2). Dalam pertemuan itu belum dicapai kata sepakat karena masih terjadi perbedaan paham mendasar, namun keduanya menyepakati untuk melakukan pertemuan lanjutan guna membahas kekayaan masing-masing wilayah, dampak sosial, dan ekonomis jika harus dibentuk provinsi baru.
Kehadiran Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda ke Majalengka disertai Wakil Bupati Momon Rochmana dan beberapa stafnya serta konsultan yang selama ini terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kuningan. Sedangkan dari pihak Pemkab Majalengka, Bupati H. Sutrisno juga disertai Wakil Bupati H. Karna Sobahi, Sekda Majalengka H. Herman Sendjaja dan hampir seluruh stafnya.

Aang dan Sutrisno menyebutkan, Kabupaten Kuningan dan Majalengka harus menjadi penentu dibentuk tidaknya suatu provinsi di Cirebon, untuk hal tersebut perlu pembahasan yang matang.

“Semuanya harus dikaji, bagaimana dampak ekonominya dan bagaimana dampak sosial yang bakal timbul dengan provinsi baru ini. Kalau Kabupaten Cirebon dan Indramayu sudah demikian intensif dan pembahasan persoalannya pun sudah semakin menghangat. Kami pun harus ikut menyikapi walapun mungkin pada akhirnya untuk memutuskan hal ini kita melihat perkembangan lebih lanjut,” ungkap Aang.

Menurut Aang, pembentukan provinsi tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan emosional kewilayahan, namun harus dikaji persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, seperti halnya kekayaan alam yang dimiliki masing-masing daerah harus dihitung secara cermat.

“Persiapan untuk pembentukan suatu provinsi harus demikian matang, terutama pembangunan infrastuktur harus lebih dulu dilakukan. Jangan sampai setelah dibentuk provinsi malah menjadi mundur, dan itu akan mengorbankan masyarakat,” ungkap Aang yang berharap pembangunan Bandara dan Pelabuhan Cirebon bisa segera direalisasikan jika provinsi harus dibentuk.

H. Sutrisno mengatakan, terjadinya pemecahan wilayah akan lebih efektif dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Namun, dia sependapat soal perlunya kajian lebih komprehensif menyangkut berbagai persoalan, baik persiapan pembentukan dan setelah pembentukan.

Dia juga menyebutkan soal latar belakang munculnya gagasan pembentukan Provinsi Cirebon akibat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mengonsentrasikan pembangunan di wilayah Kota Bandung dan Priangan, sementara di wilayah III Cirebon seolah terabaikan.

“Kalau tidak ingin misah, pembangunan ya jangan terus dikonsentrasikan di Kota Bandung, karena masyarakat Majalengka dan Kuningan pun sama masyarakat Jawa Barat,” ungkap H. Sutrisno.